Memasuki akhir tahun 2025, perhatian banyak HR dan pekerja tertuju pada penetapan upah minimum untuk tahun 2026. Pemerintah sedang menyelesaikan formula baru berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan terbaru, sementara gubernur seluruh provinsi dijadwalkan menetapkan UMP & UMK selambat-lambatnya 24 Desember 2025 sebagai dasar upah minimum 2026.
Meski angka finalnya masih menunggu pengumuman, tren kenaikan UMP diperkirakan naik antara 8,5% hingga 10,5% dibanding 2025 karena pertimbangan inflasi, kebutuhan hidup layak, dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk membantu HR, pemilik usaha, dan karyawan memahami ini, penting untuk membedakan tiga istilah yang sering disebut UMP, UMR, dan UMK, walau istilah UMR kini secara formal tidak dipakai lagi. Lalu, mana yang menjadi acuan dalam penggajian? Yuk, simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Apa Itu UMP, UMR, dan UMK?
UMP — Upah Minimum Provinsi
UMP adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk se-provinsi. Angka ini diputuskan berdasarkan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak tenaga kerja di wilayah tersebut. Itu sebabnya setiap provinsi punya UMP yang berbeda-beda.
detikcom
UMP berfungsi sebagai baseline upah di tingkat provinsi. Perusahaan wajib memastikan gaji pokok karyawan tidak di bawah angka UMP jika tidak ada ketentuan UMK yang lebih tinggi.
UMR — Upah Minimum Regional
Istilah UMR (Upah Minimum Regional) dulu populer dipakai secara umum oleh masyarakat untuk merujuk pada standar upah minimum, baik yang ditetapkan provinsi maupun kabupaten/kota. Namun menurut peraturan ketenagakerjaan saat ini, istilah resmi yang dipakai adalah UMP dan UMK, UMR tidak lagi digunakan secara formal.
Meski begitu, banyak orang masih menggunakan UMR sebagai istilah informal ketika membicarakan upah minimum di berbagai wilayah.
UMK — Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMK adalah standar upah minimum yang lebih spesifik ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota. Nilainya biasanya lebih tinggi dari UMP di provinsi yang sama karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal, biaya hidup, dan struktur industri di wilayah tersebut.
Contohnya, UMK di kota industri besar bisa jauh lebih tinggi daripada UMP provinsi karena biaya hidup dan kebutuhan tenaga kerja di sana juga lebih tinggi.
Perbedaan Inti antara UMP, UMR, dan UMK
| Istilah | Penetapan | Ruang Lingkup | Status Formal |
|---|---|---|---|
| UMP | Gubernur provinsi | Seluruh provinsi | Resmi |
| UMK | Gubernur provinsi (rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota) | Kabupaten/Kota | Resmi |
| UMR | Tidak resmi | Istilah umum di masyarakat | Non-resmi |
Kalau digarisbawahi: UMP dan UMK adalah istilah resmi yang berlaku secara hukum, sedangkan UMR hanyalah sebutan populer saja.
Mana yang Harus Jadi Acuan?
Untuk HR dan perusahaan:
- Gunakan UMK sebagai acuan utama jika perusahaan berada di kabupaten/kota yang telah menetapkan UMK. UMK umumnya lebih tinggi dan lebih relevan secara lokal.
- Jika belum ada UMK di kabupaten/kota tersebut, gunakan UMP provinsi sebagai dasar upah minimum.
- Jangan gunakan UMR sebagai acuan hukum karena istilah ini tidak lagi resmi.
Contoh sederhana:
Jika perusahaan Anda berlokasi di Kota Bandung, maka yang menjadi standar minimum adalah UMK Kota Bandung, bukan UMP Jawa Barat, karena UMK sudah menetapkan angka yang lebih tinggi dan lebih sesuai kondisi daerah.
Ini penting agar hak karyawan tidak dilanggar dan perusahaan tetap patuh terhadap peraturan pengupahan yang berlaku.
Kenapa Upah Minimum itu Penting?
Upah minimum bukan sekadar angka angka yang diumumkan setiap tahun — ia berfungsi sebagai:
- Perlindungan bagi pekerja, supaya gaji pokok setidaknya memenuhi standar hidup layak di wilayah tersebut.
- Batas bawah bagi perusahaan dalam menetapkan struktur gaji, sehingga tidak ada praktik upah di bawah standar hukum.
- Dasar perhitungan tunjangan, lembur, dan penggajian lainnya ketika termuat dalam kebijakan internal perusahaan.
Dalam praktiknya, upah minimum sering menjadi titik awal negosiasi gaji, terutama untuk posisi entry level, pekerja tidak tetap, atau tenaga harian.
Kesimpulan: UMP & UMK Adalah Dasar Upah Minimum yang Sah
Jadi pada akhirnya bisa kita ambil kesimpulan:
- UMP adalah standar minimum di tingkat provinsi.
- UMK adalah standar minimum di tingkat kabupaten/kota yang biasanya lebih tinggi.
- UMR hanyalah istilah populer yang tidak lagi dipakai secara resmi.
Bagi HR dan pemilik usaha, yang harus diacu adalah UMK jika sudah ditetapkan di wilayah kerja perusahaan, kalau belum maka UMP provinsi menjadi dasar. Hal ini penting agar struktur gaji karyawan sesuai aturan dan perusahaan tetap patuh hukum.
Waktunya Mengakhiri Repotnya Penggajian Manual — Otomatiskan dengan HRMLabs
Mengelola penggajian yang akurat, termasuk penyesuaian UMP & UMK, bisa jadi rumit jika dilakukan manual setiap tahun. Belum lagi soal hitungan PPh 21, BPJS, tunjangan, lembur, dan kepatuhan regulasi.
Di sinilah HRMLabs hadir sebagai solusi HR dan payroll yang otonom mengotomatiskan proses ini, termasuk update otomatis saat UMP/UMK terbaru ditetapkan. Dengan HRMLabs, Anda bisa:
- Menyusun struktur gaji sesuai standar UMP & UMK terkini otomatis.
- Menghitung payroll lengkap dengan pajak dan iuran secara akurat.
- Mengelola absensi, cuti, dan payroll dalam satu sistem terintegrasi.
- Mendapatkan dukungan real-human support yang siap membantu kapan pun dibutuhkan — bukan hanya sistem tiket atau chatbot.
Dengan HRMLabs, HR tidak perlu khawatir ketinggalan update kebijakan upah minimum dan bisa fokus pada hal yang lebih strategis untuk bisnis.
Siap buat pengelolaan gaji jadi lebih mudah, cepat, dan patuh hukum? Mulai automasi payroll Anda dengan HRMLabs sekarang!
