Pada tahun 2024, Indonesia menyaksikan pengesahan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Sebuah peraturan yang membawa perubahan signifikan dalam ketentuan cuti melahirkan bagi karyawan wanita. Undang-undang baru ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta untuk memperbaiki kondisi kerja bagi perempuan di seluruh Indonesia.
Artikel ini akan membahas latar belakang UU KIA 2024, perubahan dalam aturan cuti melahirkan, serta ketentuan mengenai gaji selama cuti melahirkan.
Latar Belakang UU KIA 2024
Lahirnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. Data menunjukkan bahwa banyak ibu pekerja menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dan kewajiban keluarga, terutama setelah melahirkan. Kesehatan ibu dan anak sering kali terabaikan karena keterbatasan waktu cuti melahirkan yang ada.
Sebelum UU KIA 2024, ketentuan cuti melahirkan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang memberikan hak cuti melahirkan selama 3 bulan. Waktu ini terbagi menjadi 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Meskipun bermanfaat, durasi cuti ini sering dianggap tidak cukup untuk mendukung pemulihan ibu dan perawatan awal anak.
UU KIA 2024 hadir sebagai respons terhadap kritik tersebut, dengan tujuan memberikan waktu yang lebih memadai bagi ibu untuk pulih dan memberikan perawatan kepada bayi mereka. Dengan perpanjangan cuti melahirkan hingga 6 bulan, diharapkan kesejahteraan ibu dan anak dapat ditingkatkan secara signifikan.
Aturan Cuti Melahirkan Berdasarkan UU KIA 2024
Durasi Cuti Melahirkan
Salah satu perubahan paling signifikan yang diperkenalkan oleh UU KIA 2024 adalah perpanjangan durasi cuti melahirkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Ketentuan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi ibu untuk pulih dari proses persalinan dan menyesuaikan diri dengan peran baru mereka sebagai ibu.
Pembagian Cuti
Pemerintah lewat UU KIA kini memberikan hak cuti melahirkan hingga 6 bulan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Lebih detilnya mengenai aturan cuti melahirkan 6 bulan, pasal 4 UU KIA menyatakan bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan hingga 6 bulan, dengan ketentuan:
- Paling singkat tiga bulan pertama
- Paling lama tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
Ini berarti ibu dapat memilih untuk mengambil 3 bulan cuti standar. Kemudian tambahan hingga 3 bulan lagi jika ada kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Fleksibilitas ini diharapkan dapat membantu ibu menyesuaikan cuti mereka dengan lebih baik. Baik untuk persiapan persalinan maupun untuk perawatan bayi setelah kelahiran.
Kompensasi Selama Cuti Melahirkan
UU KIA 2024 menetapkan bahwa selama masa cuti melahirkan, ibu berhak menerima gaji penuh dari perusahaan. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain di mana gaji selama cuti melahirkan mungkin hanya dibayarkan sebagian atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali.
Kompensasi selama cuti melahirkan diatur untuk memastikan bahwa ibu tidak mengalami kesulitan finansial selama masa cuti mereka. Ini juga diharapkan dapat mengurangi stres dan kekhawatiran yang mungkin dialami oleh ibu terkait dengan keuangan selama masa pemulihan dan perawatan bayi.
Ketentuan mengenai gaji selama cuti melahirkan diatur dalam pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan: Setiap Ibu yang mengambil cuti melahirkan mendapatkan hak secara penuh 100% untuk 3 bulan pertama dan 75% untuk 3 bulan berikutnya.
Perlindungan Pekerjaan
UU KIA 2024 juga mencakup perlindungan pekerjaan bagi ibu yang mengambil cuti melahirkan. Perusahaan tidak diperbolehkan untuk memutus kontrak kerja atau mengurangi hak-hak karyawan selama masa cuti melahirkan. Perlindungan ini memberikan jaminan bagi ibu bahwa mereka dapat kembali ke posisi kerja mereka setelah masa cuti berakhir tanpa kehilangan hak-hak mereka.
Implementasi UU KIA 2024 di Tempat Kerja
Persiapan Perusahaan
Perusahaan perlu melakukan beberapa penyesuaian untuk mengimplementasikan UU KIA 2024. Salah satunya adalah memperbarui kebijakan cuti melahirkan dan menyosialisasikannya kepada semua karyawan. HR juga harus memastikan bahwa sistem penggajian dan tunjangan diatur untuk mendukung pembayaran kompensasi selama cuti melahirkan.
Dukungan Bagi Ibu Bekerja
Selain memperpanjang cuti melahirkan, perusahaan juga dapat menyediakan dukungan tambahan bagi ibu bekerja. Seperti fasilitas menyusui di tempat kerja, fleksibilitas jam kerja, dan program karyawan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan. Dukungan ini akan membantu ibu bekerja untuk menyesuaikan diri dengan peran baru mereka tanpa harus mengorbankan karier.
Pengawasan dan Kepatuhan
Pemerintah akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan UU KIA 2024. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan UU ini dengan benar.
Kesimpulan
Pengesahan UU KIA 2024 dengan ketentuan cuti melahirkan hingga 6 bulan merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. UU ini tidak hanya memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan loyalitas karyawan.
HRMLabs hadir sebagai solusi terbaik untuk membantu perusahaan Anda mengelola penggajian, penjadwalan, dan cuti hamil sesuai dengan regulasi terbaru. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, HRMLabs memastikan semua proses administrasi HR berjalan efisien dan akurat. Jangan biarkan urusan administratif menghambat produktivitas perusahaan Anda, percayakan pengelolaan HR Anda kepada HRMLabs.
